Paradigma Administrasi Negara
Paradigma Administrasi Negara. Administrasi negara diakui sebagai sebuah bidang ilmu berkat tulisan Woodrow Wilson The Study of Administration pada Jurnal Political Science Quarterly tahun 1887 di Amerika Serikat (AS).
Pada masa itu Presiden AS adalah Grover Cleveland (1885-1889). Cleveland merupakan presiden AS ke-22.
Pada tahun 1893 Cleveland terpilih kembali menjadi Presiden AS ke-24 untuk masa jabatan 1893-1897.
Dewasa ini paradigma administrasi negara telah berkembang pesat di berbagai negara.
Paradigma-paradigma tersebut muncul karena persoalan dan masalah yang dialami oleh negara-negara di belahan bumi, misalnya masalah efektivitas pemerintahan, korupsi, kinerja, privatisasi, reformasi politik dan pelayanan publik.
Perkembangan tersebut dapat dirunut dari paradigma klasik hingga paradigma mutakhir. Paradigma-paradigma tersebut pada awalnya berkembang di negara-negara Eropa Barat (terutama Inggris), Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru. Paradigma-paradigma tersebut menjalar dan memiliki pengaruh kuat terhadap negara-negara lain.
Paradigma-paradigma tersebut adalah The Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), Reinventing Government (ReGov) dan New Public Service (NPS).
The Old Public Administration (OPA)
Administrasi negara sebagaimana yang diungkapkan oleh Wilson bertugas untuk melaksanakan konstitusi (implementasi kebijakan). Sementara itu, dia juga menyatakan bahwa bidang administrasi itu adalah sama dengan bidang bisnis. Oleh karena itu, Wilson menyarankan agar pemerintah itu mempunyai struktur mengikuti model bisnis.
Konsep seperti ini kemudian yang dikenal dengan OPA. Tugasnya adalah melaksanakan kebijakan publik dan memberikan pelayanan. Tugas semacam ini dilaksanakan dengan netral, profesional dan lurus (faithfully) mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan.
Ada dua tema kunci memahami administrasi negara seperti yang fondasinya telah diletakkan oleh Wilson. Pertama, ada perbedaan yang jelas antara politik dengan administrasi. Perbedaan itu dikaitkan dengan akuntabilitas yang harus dijalankan oleh pejabat terpilih dan kompetensi yang netral dimiliki oleh administrator. Kedua, adanya perhatian untuk menciptakan struktur dan strategi pengelolaan administrasi yang memberikan hak organisasi publik dan manajernya untuk menjalankan tugas secara efektif dan efisien.
Inti Ajaran The Old Public Administration (OPA)
1. Titik perhatian pemerintah adalah pada jasa pelayanan yang diberikan langsung oleh dan melalui instansi-instansi pemerintah yang berwenang.
2. Public policy dan administration berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik.
3. Administrasi negara hanya memainkan peran yang terbatas dalam perumusan kebijakan publik.
4. Upaya memberikan pelayanan harus dilakukan oleh para administrator yang bertangung-jawab kepada pejabat politik dan yang diberikan diskresi terbatas untuk menjalankan tugasnya.
5. Para administrator bertanggung-jawab kepada pemimpin politik yang dipilih secara demokratis.
6. Program-program kegiatan diadministrasikan secara baik melalui garis hierarki organisasi dan dikontrol oleh pejabat yang lebih tinggi dalam hierarki tersebut.
7. Nilai-nilai utama (the primary values) dari administrasi negara adalah efisiensi dan rasionalitas.
8. Administrasi negara dijalankan sangat efisien dan tertutup karena itu keterlibatan warga negara sangat dibatasi.
9. Peran administrasi negara dirumuskan secara luas seperti planning, organizing, directing, coordinating, reporting dan budgeting.
New Public Management (NPM)
Tema pokok dalam NPM adalah menggunakan mekanisme pasar dan terminologi bisnis di sektor publik.
Dalam melakukan hubungan antara instansi-instansi pemerintah dengan pelanggannya (customer) dipahami sama dengan proses hubungan transaksi yang dilakukan oleh mereka di dunia pasar. Dengan menginjeksikan kinerja pasar maka akan mereform kebiasaan kinerja sektor publik dari tradisi berlandaskan aturan (rule-based) dan proses yang menggantungkan pada otoritas pejabat (authority-driven processes) menjadi berorientasi pasar (market-oriented) dan dipacu untuk berkompetisi dengan sehat (competition-driven tactics).
Dalam konsep NPM, semua manajer sektor publik didorong untuk menemukan cara-cara baru dan inovasi untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan. Mereka tidak lagi melakukan rowing menyapu bersih semua pekerjaan. Melainkan melakukan steering membatasi terhadap pekerjaan atau fungsi mengendalikan, memimpin dan mengarahkan yang strategis saja.
Konsep NPM dapat dipandang sebagai suatu konsep baru yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisien yang dilakukan oleh pemerintah.
Penerapan NPM dan Pengaruhnya
Untuk melaksanakan konsep NPM dalam organisasi publik, diupayakan agar para pemmpin birokrasi meningkatkan produktivitas dan menemukan alternatif cara-cara pelayanan publik berdasarkan perspektif ekonomi.
Para manajer publik didorong untuk memperbaiki dan mewujudkan akuntabilitas publik kepada pelanggan, meningkatkan kinerja, restrukturisasi organisasi, merumuskan kembali visi dan misi organisasi, melakukan streamlining proses dan prosedur birokrasi dan melakukan desentralisasi pengambilan kebijakan.
Semenjak konsep NPM dikemukakan, telah banyak kemajuan dari praktik konsep ini di beberapa negara di dunia. Seperti upaya melakukan privatisasi fungsi-fungsi yang selama ini dimonopoli oleh pemerintah di beberapa negara mengalami banyak perubahan dan kemajuan.
Reinventing Government (ReGov)
Konsep ReGov terkenal ketika presiden AS, Bill Clinton melakukan pembaruan birokrasi pemerintahannya.
Pembaruan dalam ReGov dapat pula dikatakan sebagai upaya mewirausahakan birokrasi pemerintah.
ReGov dimaknai sebagai upaya para pejabat birokrasi agar sumber daya-sumber daya yang berpotensi ekonomi yang dipunyai oleh instansi pemerintah dari yang tidak produktif bisa produktif, dari yang produksinya rendah ditingkatkan ke produksi yang lebih tinggi. Upaya semacam ini sangat populer dalam dunia usaha.
Konsep ReGov mulai diterapkan di AS ketika David Osborne dan Ted Gaebler menerbitkan buku Reinventing Government (1992) dan kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan buku lain bersama Peter Plastrik yang berjudul Banishing Bureaucracy (1997).
Dengan mengambil pengalaman-pengalaman negara lain terutama Inggris, Australia dan New Zeland, Osborne memperkenalkan ReGov dalam organisasi pemerintah.
Hakikat ReGov
Pada masa itu Presiden AS adalah Grover Cleveland (1885-1889). Cleveland merupakan presiden AS ke-22.
Pada tahun 1893 Cleveland terpilih kembali menjadi Presiden AS ke-24 untuk masa jabatan 1893-1897.
Dewasa ini paradigma administrasi negara telah berkembang pesat di berbagai negara.
Paradigma-paradigma tersebut muncul karena persoalan dan masalah yang dialami oleh negara-negara di belahan bumi, misalnya masalah efektivitas pemerintahan, korupsi, kinerja, privatisasi, reformasi politik dan pelayanan publik.
Perkembangan tersebut dapat dirunut dari paradigma klasik hingga paradigma mutakhir. Paradigma-paradigma tersebut pada awalnya berkembang di negara-negara Eropa Barat (terutama Inggris), Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru. Paradigma-paradigma tersebut menjalar dan memiliki pengaruh kuat terhadap negara-negara lain.
Paradigma-paradigma tersebut adalah The Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), Reinventing Government (ReGov) dan New Public Service (NPS).
The Old Public Administration (OPA)
Administrasi negara sebagaimana yang diungkapkan oleh Wilson bertugas untuk melaksanakan konstitusi (implementasi kebijakan). Sementara itu, dia juga menyatakan bahwa bidang administrasi itu adalah sama dengan bidang bisnis. Oleh karena itu, Wilson menyarankan agar pemerintah itu mempunyai struktur mengikuti model bisnis.
Konsep seperti ini kemudian yang dikenal dengan OPA. Tugasnya adalah melaksanakan kebijakan publik dan memberikan pelayanan. Tugas semacam ini dilaksanakan dengan netral, profesional dan lurus (faithfully) mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan.
Ada dua tema kunci memahami administrasi negara seperti yang fondasinya telah diletakkan oleh Wilson. Pertama, ada perbedaan yang jelas antara politik dengan administrasi. Perbedaan itu dikaitkan dengan akuntabilitas yang harus dijalankan oleh pejabat terpilih dan kompetensi yang netral dimiliki oleh administrator. Kedua, adanya perhatian untuk menciptakan struktur dan strategi pengelolaan administrasi yang memberikan hak organisasi publik dan manajernya untuk menjalankan tugas secara efektif dan efisien.
Inti Ajaran The Old Public Administration (OPA)
1. Titik perhatian pemerintah adalah pada jasa pelayanan yang diberikan langsung oleh dan melalui instansi-instansi pemerintah yang berwenang.
2. Public policy dan administration berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik.
3. Administrasi negara hanya memainkan peran yang terbatas dalam perumusan kebijakan publik.
4. Upaya memberikan pelayanan harus dilakukan oleh para administrator yang bertangung-jawab kepada pejabat politik dan yang diberikan diskresi terbatas untuk menjalankan tugasnya.
5. Para administrator bertanggung-jawab kepada pemimpin politik yang dipilih secara demokratis.
6. Program-program kegiatan diadministrasikan secara baik melalui garis hierarki organisasi dan dikontrol oleh pejabat yang lebih tinggi dalam hierarki tersebut.
7. Nilai-nilai utama (the primary values) dari administrasi negara adalah efisiensi dan rasionalitas.
8. Administrasi negara dijalankan sangat efisien dan tertutup karena itu keterlibatan warga negara sangat dibatasi.
9. Peran administrasi negara dirumuskan secara luas seperti planning, organizing, directing, coordinating, reporting dan budgeting.
New Public Management (NPM)
Tema pokok dalam NPM adalah menggunakan mekanisme pasar dan terminologi bisnis di sektor publik.
Dalam melakukan hubungan antara instansi-instansi pemerintah dengan pelanggannya (customer) dipahami sama dengan proses hubungan transaksi yang dilakukan oleh mereka di dunia pasar. Dengan menginjeksikan kinerja pasar maka akan mereform kebiasaan kinerja sektor publik dari tradisi berlandaskan aturan (rule-based) dan proses yang menggantungkan pada otoritas pejabat (authority-driven processes) menjadi berorientasi pasar (market-oriented) dan dipacu untuk berkompetisi dengan sehat (competition-driven tactics).
Dalam konsep NPM, semua manajer sektor publik didorong untuk menemukan cara-cara baru dan inovasi untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan. Mereka tidak lagi melakukan rowing menyapu bersih semua pekerjaan. Melainkan melakukan steering membatasi terhadap pekerjaan atau fungsi mengendalikan, memimpin dan mengarahkan yang strategis saja.
Konsep NPM dapat dipandang sebagai suatu konsep baru yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisien yang dilakukan oleh pemerintah.
Penerapan NPM dan Pengaruhnya
Untuk melaksanakan konsep NPM dalam organisasi publik, diupayakan agar para pemmpin birokrasi meningkatkan produktivitas dan menemukan alternatif cara-cara pelayanan publik berdasarkan perspektif ekonomi.
Para manajer publik didorong untuk memperbaiki dan mewujudkan akuntabilitas publik kepada pelanggan, meningkatkan kinerja, restrukturisasi organisasi, merumuskan kembali visi dan misi organisasi, melakukan streamlining proses dan prosedur birokrasi dan melakukan desentralisasi pengambilan kebijakan.
Semenjak konsep NPM dikemukakan, telah banyak kemajuan dari praktik konsep ini di beberapa negara di dunia. Seperti upaya melakukan privatisasi fungsi-fungsi yang selama ini dimonopoli oleh pemerintah di beberapa negara mengalami banyak perubahan dan kemajuan.
Reinventing Government (ReGov)
Konsep ReGov terkenal ketika presiden AS, Bill Clinton melakukan pembaruan birokrasi pemerintahannya.
Pembaruan dalam ReGov dapat pula dikatakan sebagai upaya mewirausahakan birokrasi pemerintah.
ReGov dimaknai sebagai upaya para pejabat birokrasi agar sumber daya-sumber daya yang berpotensi ekonomi yang dipunyai oleh instansi pemerintah dari yang tidak produktif bisa produktif, dari yang produksinya rendah ditingkatkan ke produksi yang lebih tinggi. Upaya semacam ini sangat populer dalam dunia usaha.
Konsep ReGov mulai diterapkan di AS ketika David Osborne dan Ted Gaebler menerbitkan buku Reinventing Government (1992) dan kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan buku lain bersama Peter Plastrik yang berjudul Banishing Bureaucracy (1997).
Dengan mengambil pengalaman-pengalaman negara lain terutama Inggris, Australia dan New Zeland, Osborne memperkenalkan ReGov dalam organisasi pemerintah.
Hakikat ReGov
Osborne menyatakan bahwa ReGov pada dasarnya adalah upaya untuk mentransformasikan jiwa dan kinerja wirausaha (entrepreneurship) ke dalam birokrasi pemerintah.
Jiwa entrepreneur itu menekankan pada upaya untuk meningkatkan sumber daya baik ekonomi, sosial, budaya, politik yang dipunyai oleh pemerintah, dari yang tidak produktif bisa produktif dan dari yang berproduktivitas rendah bisa berproduktivitas tinggi.
Prinsip-prinsip ReGov
1. Pemerintahan harus bersifat sebagai katalis
2. Pemerintahan milik masyarakat
3. Pemerintahan kompetetif
4. Pemerintahan berorientasi misi
5. Pemerintahan berorientasi hasil
6. Pemerintahan berorientasi pelanggan
7. Pemerintahan wiraswasta
8. Pemerintahan antisipatif
9. Pemerintahan desentralisasi
10. Pemerintahan berorientasi pasar
New Public Service (NPS)
Paradigma NPM lahir sebagai kritik atas paradigma NPM dan ReGov. Konsep ini muncul dari tulisan Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt dengan judul The New Public Service: Serving not Steering (2003).
Paradigma ini menganggap bahwa peran pemerintah tersebut bukan mengarahkan tetapi melayani. Yang dilayani bukanlah pelanggan (customer) sebagaimana konsep NPM, tetapi warga negara (citizen).
Warga negara dilayani dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah sebagai konsekuensi logis karena mereka adalah pemilik negara yang legitimate, warga negara yang telah membayar pajak. Dengan kata lain, NPS menolak asumsi ideologi market-orientation dari NPM.
Ide-ide dasar dari NPS dibangun dari teori democratic citizenship, dengan melibatkan warga negara secara aktif dalam proses pemerintahan.
Jiwa entrepreneur itu menekankan pada upaya untuk meningkatkan sumber daya baik ekonomi, sosial, budaya, politik yang dipunyai oleh pemerintah, dari yang tidak produktif bisa produktif dan dari yang berproduktivitas rendah bisa berproduktivitas tinggi.
Prinsip-prinsip ReGov
1. Pemerintahan harus bersifat sebagai katalis
2. Pemerintahan milik masyarakat
3. Pemerintahan kompetetif
4. Pemerintahan berorientasi misi
5. Pemerintahan berorientasi hasil
6. Pemerintahan berorientasi pelanggan
7. Pemerintahan wiraswasta
8. Pemerintahan antisipatif
9. Pemerintahan desentralisasi
10. Pemerintahan berorientasi pasar
New Public Service (NPS)
Paradigma NPM lahir sebagai kritik atas paradigma NPM dan ReGov. Konsep ini muncul dari tulisan Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt dengan judul The New Public Service: Serving not Steering (2003).
Paradigma ini menganggap bahwa peran pemerintah tersebut bukan mengarahkan tetapi melayani. Yang dilayani bukanlah pelanggan (customer) sebagaimana konsep NPM, tetapi warga negara (citizen).
Warga negara dilayani dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah sebagai konsekuensi logis karena mereka adalah pemilik negara yang legitimate, warga negara yang telah membayar pajak. Dengan kata lain, NPS menolak asumsi ideologi market-orientation dari NPM.
Ide-ide dasar dari NPS dibangun dari teori democratic citizenship, dengan melibatkan warga negara secara aktif dalam proses pemerintahan.
Posting Komentar untuk "Paradigma Administrasi Negara"
Terima Kasih Atas Kunjungannya. Semoga Informasi Yang Admin Sampaikan Ada Manfaatnya. Tak Lupa Apabila Ada Kesalahan Dalam Penulisan Informasi Yang Admin Sampaikan Ditunggu Kritik & Sarannya Di Kolom Komentar..............
Posting Komentar